JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menjamu kedatangan Menteri Sosial RI Idrus Marham, di rumah dinasnya, Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, dengan Kopi Puntang, khas Jawa Barat, Kamis (01/03/2018).
Dari perbincangan keduanya, berdasarkan penuturan Gubernur Aher, disebutkan bahwa ada banyak manfaat yang bisa didapat melalui kopi.
Di luar segi kesehatannya, juga fungsi konservasinya di kawasan tertentu, kopi juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sehingga kopi dinilai telah berhasil menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi Jawa Barat memiliki potensi kopi yang luar biasa.
Sebagai contoh, green bean (biji kopi hijau) dari Jawa Barat, harganya dulu hanya Rp 20- 30 ribu rupiah per kilogram. Namun saat ini, seiring majunya kopi Jawa Barat, harga termurahnya bisa Rp 100 ribu, bahkan dengan kualitas istimewa bisa mencapai Rp 400 ribu. Jadi kopi bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan juga.
Mensos Idrus Marham pun memuji langkah Aher untuk mengenalkan kopi kepada masyarakat. Selain nikmat, menurutnya, kopi juga ternyata bisa menyejahterakan masyarakat.
“Saya katakan pagi hari ini adalah silaturahmi kopi Gedung Sate. Memang ini tidak hanya enak. Tapi sangat enak. Terima kasih Pak Gubernur. Ini luar biasa,” ungkap Idrus.
Di samping silaturahmi dan ‘ngopi’, pertemuan Idrus dan Aher, adalah untuk membahas berbagai isu strategis terkait permasalahan sosial, sekaligus mensinkronkan sejumlah program Pemerintah Pusat dan daerah.
“Saya datang ke sini, Menteri ke suatu daerah bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah, karena apa-apa yang dilakukan Pemerintah Pusat hanya bisa sukses apabila bersinergi terpadu dengan Pemerintah Daerah. Jadi saya silaturahmi ke Pak Gubernur,” katanya.
Di samping itu, Mensos mengapresiasi Gubernur Aher atas inisiasinya memberikan fasilitas kepada para pendamping PKH berupa uang muka, atau DP sepeda motor. Adapun fasilitas yang diberikan dinilai berhasil mengakselerasi kerja, sehingga bansos, maupun pendampingan langsung kepada para peserta PKH bisa diterima secara tepat oleh masyarakat.
“Kalau misalkan Gubernur-Gubernur lain bisa mengikuti seperti ini, saya kira ini jaminan yang tidak hanya penyaluran dapat terlaksana, tapi juga jadi akselerasi bantuan bansos terlaksana, sehingga masyarakat merasakan efektifnya bansos itu,” kata Mensos.
Mensos juga menuturkan, dari data terkait kemiskinan nasional yang ada, 5-10%-nya bisa berubah-ubah secara dinamis, karena pergerakan ekonomi masyarakat.
Contohnya, masyarakat yang awalnya bekerja tapi kemudian terkena PHK sehingga tak berpenghasilan. Selain itu adapula yang kehilangan harta bentanya pascabencana. Ada juga yang asalnya tergolong tidak mampu, kemudian berhasil mendapat pekerjaan yang layak, kemudian naik status.
Mensos menyebutkan, lebih dari satu juta keluarga di Jawa Barat masuk dalam program PKH, dengan anggaran lebih dari Rp. 6 triliun.
“Jawa Barat secara keseluruhan, penerima manfaat PKH 1,6 juta (penerima bantuan), terima kasih Pak Gubernur sudah memperlancar tugas-tugas Insha Allah semua tuntas,” kata Mensos.
Sementara itu, Aher menilai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) adalah program anti kemiskinan paling berhasil.
“Di antara program-program pengentasan kemiskinan, saya menyaksikan langsung di lapangan, PKH ini program anti kemiskinan paling berhasil diantara program-program yang lain,” kata Aher.
Aher menuturkan, bansos PKH yang disalurkan kepada yang berhak di wilayah Jawa Barat berjalan dengan lancar. Adapun sebanyak 1,6 juta penerima bantuan di Jabar terbagi ke dalam beberapa program yakni PKH dan beras sejahtera (rastra).
Juga terkait data kemiskinan yang dinilai dinamis (berubah-ubah), Aher mengaku selalu mendapatkan update data dari pihak terkait setiap saat diperlukan. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penyaluran bantuan supaya lebih tepat sasaran.
“Perubahan-perubahan itu (angka kemiskinan) dinamis dan terus terjadi sehingga data itu terus di-update,” ucap Aher.
“Kalau itu (kesalahan penyaluran) terjadi, penyelesaiannya sekarang cepat, karena langsung disetor (datanya) ke pusat, kemudian langsung merevisi data tersebut. Alhamdulillah sangat lancar,” pungkasnya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
