Ia menduga masih ada ribuan hingga ratusan ribu hektare pelepasan hak atas tanah areal hutan yang berubah jadi perkebunan sawit atau tambang namun tanah penggantinya belum ada.
“Ini harus diidentifikasi. Negara rugi berapa ribu triliun lagi kalau tidak segera kita stop perkara ini dan menumpuk akan menjadi boomerang di waktu akan datang. Mari kita bersama-sama menjaga negeri ini, jangan sampai hutan ini hilang negara tidak kebagian apa-apa, rakyat tidak menikmati apa-apa, hanya segelintir orang yang menikmati,” katanya.
“Jumlah hutan semakin mengecil tapi kompensasi kita tidak dapat apa-apa. Bayar pajak tidak, PNBP tidak, tanah pengganti juga tidak ada dan rakyat tidak menikmati apapun hanya mendapat bencana,” ujar Kang Dedi Mulyadi. (Red)
