JABARNEWS | BEKASI – Keterbatasan akses internet menjadi kendala siswa yang hendak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19 ini.
Menyikapi kendala tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengusulkan adanya subsidi internet gratis berbasis RT dan RW bagi pelajar dan mahasiswa.
“Kami akan mendorong agar pemkot Bekasi menganggarkan bantuan subsidi kuota internet gratis untuk kegiatan PJJ para pelajar dan mahasiswa berbasis RT/RW,” ungkap Sekretariat Komisi II DPRD Kota Bekasi, Syaifudin.
SYaifudin juga menambahkan, saat ini pemkot melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2020 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Perubahan tahun 2020.
“Apakah nanti akan dimasukkan dalam anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT), penggunaan SILPA tahun 2019 ataukah masuk dalam belanja program Dinas Pendidikan di APBD Perubahan tahun 2020, tentu nanti akan dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD,” imbuhnya.
Lebih lanjut lagi, politisi PKS yang juga anggota Badan Anggaran DPRD ini menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi saat ini. Selain dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial, adalah sistem pendidikan yang belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka.
Menurutnya, dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, banyak kendala-kendala yang dihadapi pelajar dan mahasiswa di Kota Bekasi. Khususnya bagi para orang tua murid harus menyiapkan budget belanja kuota internet untuk anak-anaknya. Belum lagi harus membelikan gawai , laptop untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh tersebut.
Tentu saja hal ini akan menjadi beban ekonomi yang tidak sedikit bagi para orang tua. Apalagi belum dapat dipastikan sampai kapan PJJ akan berlangsung.
Dirinya mengusulkan subsidi tersebut cukup berbasis RT dan RW, tidak berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap pelajar atau mahasiswa di Kota Bekasi. Hal ini akan lebih meringankan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran bantuan subsidi internet gratis tersebut dibanding dalam bentuk BLT.
Sistem koordinasi dan monitoring yang sudah ada di setiap RT dan RW akan memudahkan pengaturan dan kontrol pelayanan kuota internet gratis di masing-masing wilayah secara merata dan aman untuk membantu proses PJJ. Misalnya WiFi gratis akan dihidupkan dan disetting hanya saat jam belajar dan untuk proses PJJ, bukan untuk hal-hal lain diluar itu.
“Harapan kita program dan kepedulian pemerintah dalam pemberian subsidi kuota internet gratis (wifi gratis) akan membantu proses PJJ dan sangat ditunggu oleh pelajar dan mahasiswa, lebih khusus para orang tua di kota Bekasi,” tutupnya. (Red)
