Zakat di UPT TIK UIN Syarif Hidayatullah, Rabu (20/4/2022). (Foto: FOZ).
Sementara, Public Interest Research and Advocacy Public (PIRAC) Nor Hiqmah membeberkan permasalahan UU Zakat yang berlaku diantaranya sentralisasi pengelolaan zakat, potensi kriminalisasi amil tradisional, pelaku restriktif dan diskriminatif yakni tidak adanya dukungan untuk LAZ.
“Sedangkan BAZ telah mendapat dukungan dari APBD, tidak adanya intensif pajak bagi OPZ, rezim birokrasi yang mempersulit perizinan, tidak adanya dukungan penguatan SDM, belum diaturnya pengumpulan zakat berbasis digital,” ucap Nor.
Menurut Nor, peran negara dalam pengelolaan zakat seharusnya memberikan perlindungan hukum pengelolaan zakat, mempermudah proses pendaftaran LAZ, perlindungan profesi amil dan tata kelola serta literasi zakat. (Red)
