JABARNEWS | JAKARTA – Tenaga honorer segera dihapus. Pemerintah diberi kesempatan hingga 2023 untuk menyelesaikan tenaga honorer yang kini masih marak di berbagai instansi.
Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen PPPK.
Diatur dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.
Sementara untuk menutupi kebutuhan tenaga kerja untuk penyelesaian pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, akan dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing).
Lalu bagaimana peluang tenaga honorer yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS?
