JABARNEWS | KAB. BANDUNG – Puluhan guru honorer kategori2 (K2) di Kabupaten Bandung mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Mereka mendesak Bupati Bandung, Dadang M. Naser, segera mengeluarkan surat keputusan bagi guru honorer. Selain sebagai perlindungan juga untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kita minta SK Bupati. Pertama, untuk ada tambahan kesejahteraan dan bisa ikut sertifikasi. Terus (adanya SK) agar kekhawatiran sebagian guru disingkirkan dengan adanya guru yang lolos tes CPNS tidak terjadi,” jelas Koordinator Guru Honorer K2 Kabupaten Bandung, Oop Saefurohman, dikutip jabarekspres.com, Selasa (16/10/2018).
Dikatakannya, rencana pemerintah mengakomodir guru honorer melalui skema pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja (P3K) masih belum jelas kepastiannya.
“Saat ini,terdapat 1.754 guru honorer di Kabupaten Bandung. Sementara itu, total seluruh honorer kategori 2 mencapai 2.475 orang yang berasal dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.
Sekretaris BKPP Kabupaten Bandung, Yani Suhardi, mengatakan, pemerintah pusat segera menuntaskan peraturan pemerintah (pp) tentang P3K untuk mengakomodir para honorer di seluruh Indonesia.
“PP-nya infonya akan selesai setelah rekrutmen CPNS. Saat ini masih dibahas, Diharapkan, PP P3K bisa mengakomodir seluruh honorer di Kabupaten Bandung yang tidak terakomodir oleh rekrutmen CPNS 2018 saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya saat ini terus didatangi honorer yang mengeluhkan status mereka. Para honorer meminta agar Bupati Bandung memberikan status hukum untuk mengajar di sekolah.
“Selama ini, para guru honorer diberikan surat penugasan dari kepala sekolah untuk mengajar dan terancam jika kepala sekolah berganti. Kami akan berusaha mengakomodir untuk status dari Bupati Bandung jika memang sesuai aturan,” terangnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
