JABARNEWS | BANDUNG – Kabar pengajuan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) Pemkot Bandung yang ditolak Provinsi Jawa Barat diakui Wali Kota Bandung Oded M Danial. Hal itu karena faktor pembahasan APBD-P mengalami keterlambatan, lantara para pimpinan kota waktu itu sedang berkampanye pilkada.
“Ya memang terlambat karena waktu itu hampir semua (Ikut, red) ke pilkada,” tutur Oded di Balai Kota Bandung, Jumat (2/11/2018).
Namun, lanjut Oded, keterlambatan itu bukan hanya terjadi di Kota Bandung tapi juga di daerah lain.
“Maka evaluasinya tidak dilaksanakan, itu konsekuensinya. Artinya sekarang diproses tim APBD kita dari BPKA Provinsi, BPKA Kota Bandung dengan Kemendagri. Jadi kita sedang ada pembahasan. Nanti mana-mana saja yang memungkinkan dipandang urgent untuk masyarakat, nah itu sedang ada pembahasan. Jadi nanti bentuknya jadi perwal bukan perda,” papar Oded.
Terkait program 100 hari, kata Oded, pihaknya sebenarnya sudah tahu akan terjadi keterlambatan, sehingga memang 100 hari ini mengerjakan program yang tidak banyak menggunakan anggaran.
“Insya Allah enggak, itu saya sudah antisipasi dari awal. Program 100 hari saya kan, seperti Kang Pisman, seribu tahfidz Quran, dan soal lingkungan. Saya sengaja sudah melihat ada kekhawatiran dan antisipasi, maka saya sudah mempersiapkan bentuk kegiatan 100 hari itu hal-hal yang tidak menggunakan anggaran yang besar,” tutupnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
