JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar perlu melakukan kajian tentang lingkungan hidup strategis. Pasalnya, saat ini daerah aliran sungai (DAS) Citarum sudah tercemari air limbah. Apalagi, akan ada pengembangan kawasan industri di Jawa Barat.
Menurutnya, kajian ini sangat penting dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan, sehingga kerusakan yang dihasilkan industri di sekitar bantaran Sungai Citarum dapat diminimalisasi.
“Belajar dari Citarum, pengembangan industri di cekungan Bandung hasilnya seperti DAS Citarum yang rusak parah. Nah ini juga yang harus diantisipasi,” katanya saat ditemui di Kantor Walhi Jawa Barat, Jalan. Cikutra Baru X No. 5, Kota Bandung, Senin (23/7/2018).
Makanya, dengan adanya rencana perkembangan kawasan industri di Jawa Barat yang menjadi salah satu dari program unggulan Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus memperhatikan persoalan lingkungan. Misalnya dengan cara melakukan audit-audit kepada para industri nakal sebelum mencoba untuk mengembangkan kawasan industri di daerah lainnya.
“Kita minta Gubernur nanti untuk melakukan audit lahan-lahan bekas pertambangan yang harusnya direklamasi dan direhabilitasi tapi tidak,” tuturnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang dikantongi Walhi Jawa Barat, sekitar ada 291 industri pertambangan di Jawa Barat yang bermasalah dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga, pihaknya merekomendasikan Ridwan Kamil untuk memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin.
“Mencabut IUP-IUP yang bermasalah, jadi ada 291 IUP yang non clear and clear dicabut saja. Jadi, Gubernur baru harus berani melakukan itu terkait IUP bermasalah,” tambahnya. (Ted)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
