Sebab, PWNU Jawa Barat tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar adalah sebagai pihak yang punya dan menggunakan anggaran hibah tersebut.
Sehingga Pemerintah Provinsi Jabar melalui Biro Kesra Jabar seharusnya yang membuka data soal anggaran bantuan untuk Nahdliyin Jabar.
“Yang jelas pihak eksekutiflah yang punya dan yang menggunakan anggaran, jadi merekalah yang seharusnya transparan,” ucap dia.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Gerindra, Ihsanudin. Menurut dia, transparansi penting dilakukan untuk mengawal bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak.
“Transparansi harus, karena Ridwan Kamila tau Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini yang memberikan bantuan,” kata dia.
“Data (anggaran dan penerima bantuan) itu sebaiknya dibuka, biar publik tahu uang bantuan tersebut diberikan kepada siapanya,” tambah dia. ***
