JABARNEWS I CIMAHI – Adanya larangan mudik lebaran tahun ini membuat pengusaha bus pariwisata di Kota Cimahi merana. Momen libur lebaran yang biasanya menjadi unggulan untuk mendulang omzet besar tidak akan terjadi tahun ini.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru dimana larangan mudik lebaran tahun ini diperpanjang. Bahkan sudah diberlakukan sejak 22 April, dan akan berlangsung hingga 24 Mei mendatang.
Pengurus KPM, Hendra Lesmana mengatakan, larangan mudik ini jelas berdampak terhadap sektor bus pariwisata. Dimana bus yang dikelolanya tidak mungkin keluar wilayah Bandung Raya mengingat akan ada penyekatan di berbagai daerah.
“Sekarang ada larangan mudik, ya kita mati kutu. Booking-an mah gak ada sama sekali,” ujar Hendra Lesmana, Rabu (28/4/2021).
Biasanya, kata Hendra, libur lebaran menjadi salah satu moment bagi pengusaha bus pariwisata untuk meraup omzet. Namun, kali ini sama seperti tahun lalu dimana pengusaha bus pariwisata terpaksa harus gigi jari.
Ia mengungkapkan, para pelaku bus pariwisata sendiri sebetulnya sudah “menjerit” ketika Covid-19 mewabah. Unit bus nyaris lumpuh total tidak keluar untuk mengantarkan wisatawan.
Menurut Hendra, unit bus yang dikelolanya lebih sering berada di garasi dibandingkan keluar mengaspal. Di satu sisi, pengeluaran terus berjalan seperti untuk membayar cicilan, pajak hingga biaya pemeliharaan.
Untuk menutupi biaya pengeluaran itu, ungkap Hendra, pihaknya terpaksa harus menjual beberapa unit bus pariwisata. Tercatat ada 6, dari total 25 unit bus KPM yang sudah dijual.
“Sebagian mobil juga udah pada dijual. Kru (sopir, kernet) juga gak tau dimana, kan jarang jalan. Ada (karyawan) yang ikut kuli bangunan untuk bertahan hidup,” beber Hendra.
Kini, dirinya berharap pemerintah segera menghadirkan solusi konkret kepada para pelaku usaha bus pariwisata. Sebab jika kondisi terus seperti ini, satu per satu unit bus pariwisata yang dikelolanya dijual untuk menutupi biaya pengeluaran.
“Pariwisata kan sangat besar kontribusinya. Mohon segera dinormalkan kembali, dengan protokol yang dipertanggungjawabkan. Jangan dimatikan,” tutup Hendra. (Yoy)
