JABAR NEWS | BANDUNG – Serapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tercatat mengalami peningkatan yang baik.
Terbukti sampai bulan Agustus 2017 ini serapan anggaran Pemprov Jabar dalam APBD Tahun Anggaran 2017 hampir mencapai 50 persen.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, bahwa serapan tersebut sudah baik dibanding waktu yang sama pada tahun 2016 lalu.
“Kita bagus pencairannya (serapan anggaran). Sekarang di bulan Agustus awal pencairan kita sudah di atas 50 persen. Kalau tahun lalu kita masih di angka 30-an persen pada saat yang sama (Agustus 2016) year on year, sekarang sudah hampir 50 (persen) lebih, berarti kita ga ada persoalan,” kata Aher dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/08/2017).
Aher mengungkapkan, serapan APDB akan lebih meningkat seiring dengan semakin intensifnya pelaksanaan berbagai proyek besar pertengahan tahun hingga menjelang akhir tahun. Bahkan pada APBD TA 2016 lalu serapan anggaran berhasil mencapai 93,6% atau tertinggi dibanding provinsi lainnya.
“Tahun lalu serapan kita 93 persen lebih. Tidak ada provinsi (penyerapan anggaran) sampai 90 persen kecuali Jawa Barat,” ujar Aher.
Serapan APBD Jabar pada semester pertama 2017 mencapai Rp 16,206 Triliun. Dengan jumlah APBD 2017 sekitar Rp 33 Triliun. Jadi, bila dibandingkan dengan serapan tahun lalu saat yang sama masih lebih baik.
Aher mengaku penyerapan APBD Jabar hingga saat ini tidak ada masalah yang berarti. Penyerapan 50% saat ini justru masih sesuai schedule atau belum saatnya dipakai.
Basis pendapatan dan belanja sesuai dengan prinsip tahun berjalan. Jadi, bila anggaran belum terserap bisa karena belum tuntasnya lelang dan kontrak. Kata Aher, pihaknya akan langsung menginstruksikan OPD agar segera membereskan lelang dan kontrak.
“Kalau anggaran dianggap 100 persen, kalau di bulan Juli sudah 50 persen itu normal, artinya yang mengendap sedikit. Kalau endapan (anggaran) Jabar cukup banyak, pendapatannya banyak berarti. Jadi, endapan itu kalau berasal dari dana yang selama ini ada tidak dipakai salah, tapi kalau kemudian mengendap gara-gara pendapatan nambah ya itu yang kita harapkan justru,” papar Aher.
Meskipun ada hambatan dalam serapan anggaran, Aher menjelaskan karena pencairan anggaran membutuhkan mekanisme administrasi. Misalnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang beralih ke Pemerintah Provinsi mulai tahun ini.
“Karena integrasi SMA dan SMK ada mekanisme pembayaran tunjangan guru atau pembayaran lain yang perlu upaya keras dari pihak administrasi keuangan. Selain itu, semua pihak juga harus dapat beradaptasi dengan aturan yang ada,” ungkap Aher. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
