JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak mau membuka data bantuan Nahdlatul Ulama (NU) Jabar, termasuk untuk organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan lainnya.
Penolakan tersebut disampaikan Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Adjidin saat diminta JABARNEWS membuka data bantuan untuk NU Jawa Barat dan ormas keagamaan lainnya.
Alasaannya, karena Pemprov Jabar merasa tidak perlu membuka data bantuan NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke publik, dan menilai transparansi data bantuan untuk NU Jawa Barat dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru bakal berakhir ricuh.
“Tidak perlu dibuka, enggak usah diminta, enggak perlu, nanti ribut,” ucap Barnas Adjidin kepada JABARNEWS, Bandung, Selasa 27 Desember 2022.
Menurut Barnas Adjidin, data soal bantuan organisasi keagamaan satu diantaranya untuk NU Jawa Barat sesuatu yang harus dijaga.
