Polisi Izinkan Rahmat Baequni Kembali Berdakwah Asal Tak Sebar Hoaks

JABARNEWS | BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memberikan izin kepada Rahmat Baequni untuk kembali berdakwah selama ia tidak mengulangi perbuatannya. Sebelumnya Rahmat Baequni ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks.

“Semua para tersangka yang ditangani oleh kita dan tidak dilakukan penahanan itu tidak boleh menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan baru,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, di Bandung, Kamis.

Baca Juga:  Jokowi Berharap Masyarakat Indonesia Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri

Namun jika Rahmat mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana baru, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian tidak akan segan untuk menegakkan hukum secara profesional.

“Kita sesuai koridor aspek hukum. Aspek hukum yang diterapkan pasalnya apa atau itu pidana baru,” kata dia.

Rahmat sendiri rencananya akan melakukan ceramah di Masjid Al Amin pada 2 Juli 2019 dengan tema ‘Masjid sebagai Benteng Aqidah Umat’ sesuai dengan sebaran yang beredar.

Baca Juga:  Kopi Jabar Jadi Primadona Di 2nd Indonesia Week 2018 Nagoya

Menanggapi hal tersebut, Trunoyudo mengatakan pihak kepolisian mempersilahkan Rahmat dalam melakukan ceramah selama tidak kembali menyebarkan hoaks.

“Ya tidak apa-apa, asalkan tidak mengulangi perbuatan,” kata dia.

Sebelumnya, Baequni telah ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jabar sejak diamankan pada Kamis (20/6/2019) malam. Ia diperiksa karena terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur karena diracun.

Baca Juga:  Penghujung Ramadhan, Yonarmed 9 Pasopati Kostrad Berbagi Takjil Untuk Pejalan Kaki

Atas perbuatannya, Baequni terancam hukuman diatas lima tahun penjara dengan disangkakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE dan atau pasal 207 KUHP pidana. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat