Ketentuan Kenaikan UMP Tahun 2023 dan Jadwal Pengumumannya

Upah minimum
Pemprov Jawa Barat telah menetapkan besaran UMP tahun 2024. (foto: istimewa)

JABARNEWS │ CIANJUR – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melarang pemerintah provinsi (pemprov) menaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2023 lebih dari 10 persen.

Larangan tersebut tertuang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2023.

Baca Juga:  Ini Besaran Kenaikan UMP Jatim dan Banten, Jabar Berapa?

Seperti diketahui, Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tersebut berisi beberapa ketentuan penting mengenai UMP. Formulasi penetapan kenaikan upah ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021.

Baca Juga:  Gegara Covid-19, Pengusaha Sewa Kostum Tunda Ratusan Order

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum 2023. Salah satu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang diwakili variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Baca Juga:  Sekda Jabar Ditetapkan Sebagai Tersangka Pengembangan Suap Meikarta

“Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja merupakan dua indikator yang dipandang dapat mewakili dua unsur baik pekerja maupun buruh dan pengusaha,” ujar Ida.