JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari merasa prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat dengan kasus korupsi.
“Tentunya kita sangat prihatin dengan kasus yang menjerat kepala daerah di beberapa daerah di Jawa Barat ini,” jelas Ineu kepada wartawan, Jumat (14/12/2018).
Menurutnya, kasus hukum yang menjerat para kepala daerah harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Sehingga perlu penguatan pengawasan terhadap para kepala daerah.
“Tentunya harus ada penguatan pengawasan dan upaya pencegahan. Terutama pada kasus perizinanan, mutasi dan rotasi memang zona rawan korupsi,” katanya.
Memang selama ini upaya pencegahan sudah banyak dilakukan. Salah satunya dalam pembahasan anggaran sudah mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam penggunanya.
“Itu harus diperbaiki. Dengan sistem yang ada dan individunya harus siap menjalankan. Yang melaksanakan (anggaran) mengikuti kehati-hatian dan diterapkan sejak awal,” ujarnya.
Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe. Ia pun meminta ada perbaikan dalam sistem penggunaan anggaran di pemerintah. Salah satunya dengan memotong sistem birokrasi agar tidak menjadi celah korupsi.
“Ini harus ada perbaikan. Harusnya penyaluran dana itu bisa langsung ke orang yang dibutuhkan. Tidak melalui banyak birokrasi dan harus lebih transparan,” katanya.
Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir ini tiga kepala daerah di Jawa Barat terjerat KPK terkait dugaan kasus korupsi. Bahkan ketiganya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Kepala daerah pertama yang terkena OTT adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Dia dijemput KPK terkait suap proses perizinan proyek pembangunan mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Tidak lama berselang giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang dicokok tim antirasuah. Politisi dari PDIP itu diduga melakukan praktik jual beli jabatan di daerahnya. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK mengamankan uang senilai Rp 352 juta.
Bahkan baru baru ini Bupati Cianjur Irvan Rifano Muchtar dicokok KPK diduga terkait suap anggaran pendidikan. Selain Irvan, sejumlah pejabat di Pemkab Cianjur juga ikut ditangkap dalam OTT tersebut. (wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
