JABARNEWS | JAKARTA- Kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Salemba, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, memunculkan pertanyaan besar untuk Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Diketahui, lokasi itu dijaga ketat oleh petugas terlatih.
“Bobolnya Rutan Salemba Mako Brimob menyisakan pertanyaan besar karena mengingat Rutan Mako Brimob sebagai simbol keamanan dan pengamanan dari penegakan hukum,” ungkap Koordinator Kontras, Yati Andriyani, dikutip Republika.co.id, Jumat (11/5/2018).
Yati mengungkapkan, Rutan Mako Brimob dijaga oleh petugas terlatih dan memiliki penjagaan yang ketat tetapi dengan mudah dibobol. Tak hanya itu, senjata mereka dapat dirampas dan menjadi target kekerasan.
“Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh secara transparan atas peristiwa tersebut,” ujarnya.
Dalam peristiwa itu, kata Yati, penting untuk melihat penyebab peristiwa secara menyeluruh, termasuk faktor-faktor yang memberi peluang peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian, memastikan ada tidaknya unsur-unsur kelalaian, standar prosedur yang diabaikan, sumber daya manusia yang tidak mencukupi atau infrastruktur tidak memadai juga perlu diperhatikan.
“Kontras mendorong Kepolisian RI, Kemenkumham RI, BNPT, Komnas HAM, Ombudsman RI, Komplonas, BNPT untuk bekerja sama melakukan evaluasi menyeluruh sesegera mungkin terhadap persoalan-persoalan tersebut. Kami juga mengingatkan, pemerintah sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT) melalui UU No 5 Tahun 1998,” terangnya.
Tamparan Keras
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyampaikan, Muhammadiyah berduka cita kepada keluarga korban wafat dalam kerusuhan di Mako Brimob. Muhammadiyah sangat prihatin atas kekerasan yang terjadi di Mako Brimob.
Kejadian itu merupakan tamparan keras bagi aparatur keamanan, khususnya Brimob yang selama ini dianggap sebagai pasukan elit kepolisian.
“Kapolri harus segera mengevaluasi kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana,” tulis Mu’ti melalui keterangan pers, Kamis (10/5/2018).
“Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman terorisme. Peristiwa di Mako Brimob hendaknya menjadi peringatan dan pelajaran bahwa terorisme masih merupakan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia. Terorisme tidak ada kaitan dengan ajaran agama tertentu,” tambah Mu’ti.
Sementara Polri menyebutkan, lima anggota polisi dan seorang narapidana teroris tewas dalam insiden tersebut. Polisi menegaskan tak melakukan negosiasi dengan narapida.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal membantah adanya kaitan antara insiden penyanderaan yang terjadi di Markas Korps Brimob Kelapa Dua dengan ISIS.
“Hingga saat ini penyebab kericuhan berbuntut penyanderaan itu masih soal makanan,” ujarnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
