JABARNEWS | PURWAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) jalur keluarga tidak mampu, agar tidak lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hal tersebut diusulkan Ketua Tim II Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Jawa Barat (Jabar) AKBP Basman Saleh.
“Penggunaan SKTM kerap diselewengkan oleh orangtua calon siswa yang mengaku miskin padahal kenyataannya tidak,” ujar AKBP Basman Saleh ketika berbicara soal indikasi pungli PPDB di SMAN 1 Purwakarta, Jumat (13/7/2018).
Sementara, tambah dia, sekolah yang bakal menerima calon siswa itu tidak berkewajiban untuk memverifikasi atau melakukan survei langsung kondisi ekonomi riil calon siswa yang membawa SKTM itu.
“Kalau pakai SKTM, terkadang banyak calon siswa dari keluarga mampu mendadak punya surat tersebut. Karena itu kami bakal merekomendasikan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk jalur siswa tidak mampu kepada Kementerian Pendidikan,” kata Basman.
Dirinya berargumen, dengan menunjukkan kepemilikan KIS dan KIP, maka keterangan calon siswa itu berasal dari keluarga tidak mampu jauh lebih valid.
“Yang memegang KIP dan KIS itu kan berarti saat mereka sekolah di SD dan SMP sudah memegang kartu tersebut. Bukan dadakan punya kartunya. Jadi bukti bahwa mereka dari keluarga tidak mampu bisa lebih valid,” imbuhnya.
Diketahui kedatangan Basman ke Purwakarta terkait indikasi adanya pungli pada PPDB di SMAN 1 Purwakarta. Namun, ketika melakukan penyelidikan secara intensif sampai saat ini kegiatan pungli tersebut belum ditemukan pihaknya.
“Saya tegaskan sampai hari ini belum ditemukan adanya praktik pungli PPDB di Purwakarta,” pungkasnya. (Gin)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
