Kepala DPPKB: Program KB Purwakarta Capai Target 76 %

JABARNEWS | PURWAKARTA – Target keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Purwakarta pascatahun ini ada di kisaran 68 persen.

Akan tetapi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, Nurhidayat, optimistis pihaknya akan melampaui target tersebut hingga mencapai 76 persen.

“Target capaian program KB bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh penting dalam upaya pencapaian program KB ini,” ujarnya, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, salah satunya adalah memanfaatkan secara maksimal fungsi jaringan kader dan sukarelawan KB yang ada di lapangan.Termasuk memberikan program yang sifatnya kultural, mendekatkan program KB langsung ke masyarakat sebagai sasaran.

Baca Juga:  Besok, Presiden Jokowi Akan Perkenalkan Para Menteri Kabinet Periode 2019-2024

“Jadi jaring-jaring ini (kader) akan menjadi kekuatan sinergi antara kita (pemerintah) dengan masyarakat untuk menjaring mereka yang belum dan akan mendaftar menjadi peserta KB,” jelasnya.

Berbagai kegiatan digelar dalam memperingati Hari Keluarga Nasional, menurutnya, kegiatan ini merupakan cara pihaknya untuk mengetahui sejauh mana kekuatan pasukannya dari mulai pegawai di kantor hingga kader dan relawan KB yang ada di lapangan dalam upaya mensukseskan program KB.

Baca Juga:  Ketua DPC PDIP Majalengka: Siap Berkordinasi Dengan Parpol Koalisi Pendukung Capres 01

“Dari sisi pegawai yang PNS, kita itu sedikit. Tapi kita harus melihat tingkat partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Tim Penggerak Desa, kader Pos KB dan Posyandu. Dihitung barusan itu ada lebih 600 kader, tapi mereka bawa masyarakat sehingga lebih 750 yang hadir ikut acara ini,” ungkap Nurhidayat.

Namun, ia menambahkan, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mensukseskan program KB yang secara umum dialami juga oleh pemerintah daerah lainnya.

Baca Juga:  Warga Cianjur Mau Ziarah Makam Saat Hari Raya Idul Fitri, Bolehkah?

Di antaranya yang paling menonjol adalah kultur sebagian masyarakat terkait nikah muda, tingkat kemiskinan dan tingkat pengetahuan program KB yang masih minim diterima masyarakat.

“Ini harus diselesaikan bukan hanya oleh kami. Tapi harus bersinergis dengan rekan-rekan di dinas pendidikan, kementerian agama melalui konseling keluarga, dan sosialisasi sejenisnya,” pungkasnya. (Gin)

Jabarnews | Berita Jawa Barat