JABARNEWS | JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Bekasi).
Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.
“Menolak permohonan Pemohon,” jelas Ketua MK Anwar Usman didampingi hakim konstitusi lainnya, Jumat (9/8/2019) malam.
Permohonan ini terkait perolehan suara DPRD Provinsi Jabar Dapil 9 atas nama Wiwin Winingsih terhadap rekan separtainya nomor urut 1 atas nama Achdar Sudrajat.
Wiwin menuding, terjadi penggelembungan suara untuk Achdar Sudrajat nomor urut 1, yang hampir terjadi di semua desa di Tambun Selatan.
Namun dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menjelaskan, dalil Pemohon tidak terbukti.
Hal itu setelah dilakukan penyandingan formulir DA1 milik Pemohon dan Termohon, ternyata jumlahnya sama dan tidak ada pengurangan suara.
Selain itu, beberapa dalil yang dipermasalahkan Pemohon tentang pelanggaran administrative Termohon bukan wewenang MK untuk menilai.
“Atas dasar ini, MK memandang dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar menurut hukum,” tegasnya. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
