JABARNEWS | CIANJUR – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menilai proses tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Cianjur diduga banyak tertutup dan cenderung diwarnai keberpihakan terhadap bakal calon tertentu.
Presiden Ampuh Kabupaten Cianjur, Yana Nurzaman menyampaikan, sehingga potensi terjadinya pelanggaran terhadap berbagai aturan sangat besar dan memicu peningkatan suhu politik menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) Jumat (24/01/2020).
Yang terbaru posko pengaduan terpadu telah menerima pengaduan dari seorang bakal calon Kades Neglasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur Selatan berinisial WN.
“Dirinya merasa dirugikan oleh sikap dan keputusan Panpilkades Neglasari, Kecamatan Kadupandak,” katanya.
Ada tiga poin pengaduan yang disampaikan pengadu, pertama diloloskannya bakal calon (Balon) kades yang terindikasi tidak memiliki kemampuan dasar baca, tulis dan hitung. Lalu, indikasi diloloskannya balon berijazah ilegal, dan tidak transparan panitia pilkades dengan menutup rapat-rapat akses informasi publik.
“Nah, pengaduan dari salah satu balon Kades Neglasari ini telah. Kami tindaklanjuti dengan turunnya tim advokasi AMPUH pada saat pelaksanaan rapat pleno penetapan,” beber Yana.
Maka itu, Panpilkades Neglasari, Kecamatan Kadupandak, bahkan rapat tiba-tiba ‘dibajak’ oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kadupandak, yang menyampaikan keterangan dan penjelasan yang lebih cenderung memihak salah satu calon kades.
“Ini pelanggaran etik, dan hukum yang dilakukan oleh sekcam yang seharusnya tidak memihak,” tegas Presiden Ampuh Kabupaten Cianjur.
Yana menyambungkan, telah melakukan berbagai upaya investigasi untuk membuktikan semua pengaduan dari balon kades, yang merasa dirugikan oleh keputusan panpilkades. Yana menambahkan dengan segera, agar panitia pilkades serentak tingkat kabupaten untuk memanggil, dan memeriksa polemik yang terjadi.
Terpisah, saat hendak dikonfirmasi, jabarnews.com. Camat Kadupandak, Fatah Rizal masih belum bisa dihubungi atau mengangkat telepon. Bahkan SMS melalui via WhatsApp mengenai kisruh polemik diprotes salah satu bakal calon (balon) di Desa Neglasari. (Mul)
