JABARNEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Ahmad Syaikhu mempertanyakan efektifitas subsidi energi dalam rapat di DPR, Senin, (6/7/2020).
Syaikhu bertanya soal tersebut kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPP Organda dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Pimpinan ketiga organisasi tersebut hadir dalam rapat yang dipimpin Syaikhu.
Politisi PKS itu bertanya kepada Organda soal efektifitas subsidi energi. Juga tentang pengawasan jika ada penyalahgunaan.
“Apakah subsidi sudah memadai dan bagaimana organda melakukan pengawasan terhadap anggota yang menyalahgunakan subsidi?,” tanya Syaikhu.
Kepada YLKI, Syaikhu menyinggung soal pengaduan-pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Seberapa banyak dan sering YLKI dapat pengaduan serta seputar apa keluhan yang diterima dari masyarakat?
Kemudian kepada MTI, mantan Wakil Walikota Bekasi itu bertanya tentang reformulasi yang tepat agar subsidi bisa efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna transportasi.
“Apakah pola pemberian subsidi sudah efektif? Jika belum bagaimana reformulasi yang lebih tepat?” tanya Syaikhu.
Syaikhu menyoroti subsidi energi berupa gas dan BBM, sebab di Indonesia, dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.
BAKN sendiri sejak dua pekan lalu mengundang pihak terkait untuk mendapatkan masukan soal subsidi energi ini. Diharapkan, ke depannya subsidi BBM dan gas akan tepat sasaran dan berkurangnya penyalahgunaan. (Red)
