JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar memiliki tantangan di tengah persaingan media sehingga menyebabkan kalahnya pamor KPID. Terlebih, masih adanya regulasi perpindahan dari flatform analog ke digital.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengatakan penyiaran daerah sulit untuk bertahan baik radio, televisi lokal, dan sebagainya. Pasalnya, konten yang disiarkan selalu diulang-ulang dan tidak didalami serta ongkos produksi yang mahal.
“Misi dan harapan kami pada KPID ke depan, bukan hanya mengawasi tetapi juga bagaimana meningkatkan gairah dari kegiatan penyiaran tersebut, jadi tidak hanya sekedar melarang tetapi juga membuat kreatifitas,” kata saat konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Rabu (30/9/2020).
Dia menyebut, jika ingin dilirik pasar, KPID perlu meningkatkan produktivitas dan membuat inovasi sehingga dapat membuat event yang bergairah bagi para masyarakat.
Award setiap tahu selalu digelar KPI dan diminta bebannya itu ditambah termasuk berkoordinasi dengan asosiasi penyiaran lainnya.
“Kami berharap ini bisa bersinergi, terlebih menyambut aturan regulasi undang-undang yang baru, sekarang masih alot di pusat ini perlu pemahaman untuk bisa memetakan roolmap seperti apa dunia penyiaran khusunya di daerah,” tutupnya. (Rnu)
