JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah jangan tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas sektor pariwisata. Hal tersebut dikhawatirkan kembali menimbulkan masalah penularan Covid-19.
“Saat ini, upaya evaluasi terus dilakukan, dan teman-teman Disparbud masih terus melihat perkembangannya. Jangan sampai ada pelonggaran yang kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Senin (2/8/2021).
Dia mengungkapkan, kedisiplinan mentaati peraturan pemerintah memang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Prokes tetap menjadi hal utama yang harus dilakukan. Jadi, saya berharap Pemprov Jabar tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata,” ungkapnya.
Ineu menyebut, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan untuk dilakukan pelonggaran secara bertahap. Anjuran tersebut, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat persiapan terlebih dahulu, mulai dari tingkat terbawah sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19.
“Jadi, ketika nanti sektor pariwisata kembali beroperasi, setidaknya kedisiplinan prokes sudah bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata maupun oleh wisatawan,” ujarnya.
“Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya, dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19, harus terus dijaga agar kasusnya terus menurun,” pungkasnya. (Red)
