Kinerja BKPSDM Kota Bandung, DPRD : Kenapa Banyak Jabatan Kosong di OPD?

Komisi A DPRD Kota Bandung mempertanyakan kinerja BKPSDM di triwulan II TA 2022, terkait banyaknya jabatan kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

JABARNEWS | BANDUNG – Komisi A DPRD Kota Bandung mempertanyakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, kenapa banyakjabatan kosong di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan di kewilayahan namun tidak dibuat laporan secara berkala.

Hal ini mengemuka saat rapat kerja evaluasi kinerja Triwulan II T.A. 2022 bersama antara Komisi A DPRD Kota Bandung dan BKPSDM Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, Selasa (12/07/2022).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua komisi A DPRD Kota Bandung yaitu Bapak H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan dihadiri juga oleh Khairullah S.Pd.I., selaku wakil ketua, Erick Darmadjaya B.Sc., M.K.P., selaku sekretaris, serta beberapa anggota lainnya yaitu Aan Andi Purnama, S.E., dan H. Riantono, S.T., M.Si.

Baca Juga:  Tim SAR Temukan Korban Mobil Masuk Jurang di Pakpak Barat, Pencarian Terus Dilakukan

Pada kesempatan kali ini, Komisi A melanjutkan rapat kerja yang sebelumnya tertunda tentang evaluasi kerja bersama BKPSDM yang berkaitan dengan kepegawaian, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di kewilayahan.

Selain itu, pada rapat tersebut juga membahas hambatan, rencana kegiatan BKPSDM, isu-isu strategis pelaksanaan kegiatan yang dihadapi oleh BKPSDM, dan juga gambaran besar mengenai kegiatan pada tahun 2023.

Baca Juga:  Ribuan Warga di Kota Bandung Lakukan Istighosah dan Sholat Ghaib untuk Palestina

Ketua Komisi A, Rizal Khairul, memberikan masukan agar BKPSDM membuat laporan terkait jabatan-jabatan yang masih kosong.

“Masih banyak jabatan-jabatan kosong baik itu di OPD maupun di kewilayahan. Saya ingin tahu seperti apa, dan harusnya ada report berkala paling tidak maksimal 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya, supaya jabatan yang kosong bisa diantisipasi secepatnya,” ujarnya.

Anggota Komisi A, Erick Darmadjaya menyarankan kepada BKPSDM terkait program pancasila dan juga budaya.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Pastikan Pelaksanaan PPDB 2022 di Jabar Berlangsung Adil dan Transparan

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menjabat adalah role model masyarakat bagaimana seorang pimpinan wilayah bisa menjadi contoh untuk mencegah polarisasi,” kata Erick.

Selanjutnya, Anggota Komisi A, Aan Andi Purnama memberikan masukan kepada BKPSDM agar membuat aplikasi yang berfungsi untuk memantau kinerja ASN.

“Aplikasi ini harus segera dibuat, jangan sampai nanti ada yang bekerja keras bagus tapi tidak naik, sedangkan yang biasa-biasa gampang,” ujar Aan.

Komisi A berharap BKPSDM bisa terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait yang terjadi di Kota Bandung. *