JABARNEWS │ BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menegaskan bahwa mereka akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi (alkon) untuk pelajar, yang kini menjadi topik hangat di dunia pendidikan.
Pelaksana Harian Kepala Disdik Jabar, Ade Apriandi, menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 103 yang mengatur tentang kesehatan sistem reproduksi anak sekolah.
Ade menekankan bahwa Disdik Jabar belum sepenuhnya memahami isi dari PP 28/2024. Ia mengaku akan menunggu sosialisasi resmi dari pemerintah pusat atau kementerian terkait sebelum mengambil keputusan.
Menurut Ade, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan kebijakan akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan baru tersebut.
