JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam pola pembangunan desa dan tata ruang wilayah. Ia mengkritik praktik selama ini yang terlalu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politis, bukan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan hukum alam.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
“Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Hal ini terjadi karena pendekatannya lebih politis daripada konservatif,” ujar KDM sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam pidatonya, KDM juga menyoroti hilangnya koneksi kepala desa dengan nilai-nilai budaya dan lingkungan leluhur, yang selama ini menjadi fondasi kearifan lokal.
“Banyak kepala desa kehilangan hubungan dengan akar budayanya. Mereka tak lagi mengenal mata air, leuweung larang, atau nilai-nilai warisan karuhun,” tuturnya.
