JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel, kendati pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberi kelonggaran.
Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan fiskal antardaerah di Jawa Barat.
Ia menyoroti kondisi sejumlah kabupaten yang mengalami defisit pendapatan dan ketimpangan pembangunan.
“Kita tahu Jawa Barat itu luas dan tidak semua daerah punya kemampuan fiskal yang sama. Ada daerah yang kaya karena sektor wisatanya, ada juga yang harus menjual sumber daya alam hanya untuk bertahan,” kata Dedi melalui video yang diunggah ke media sosial dan dikonfirmasi pada Sabtu, 14 Juni 2025.
