Ragam

UU Pilkada Digugat ke MK, Desak Pemilu Kepala Daerah Gunakan Sistem Dua Putaran

×

UU Pilkada Digugat ke MK, Desak Pemilu Kepala Daerah Gunakan Sistem Dua Putaran

Sebarkan artikel ini
Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Sindonews).

JABARNEWS | JAKARTA – Tiga warga negara mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:  Kode Redeem CODM 14 Juli 2022, Menangkan Loot Crate Gratis dari Garena

Dalam permohonannya, mereka meminta agar syarat kemenangan calon kepala daerah tidak lagi hanya ditentukan berdasarkan suara terbanyak, melainkan harus melewati ambang batas lebih dari 50 persen suara sah.

Baca Juga:  Jadi Saksi Ahli di MK, Begini Penjelasan Ketua MUI Soal Hukum Nikah Beda Agama

Permohonan uji materi itu teregistrasi dengan nomor perkara 110/PUU-XXIII/2025 dan dapat diakses di laman resmi MK per Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Juga:  Nias Barat di Guncang Gempa 3.9, Tidak Berpotensi Tsunami

Para pemohon terdiri atas Terence Cameron, Geszi Muhammad Nesta, dan Adnisa Prettya.

Pages ( 1 of 5 ): 1 23 ... 5