JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aksi demonstrasi di sejumlah kabupaten dan kota, tidak boleh mengorbankan anggaran layanan publik. Belanja untuk kesehatan maupun pendidikan, menurutnya, tidak boleh dipotong demi perbaikan fasilitas.
“Kita koordinasikan seluruh kabupaten/kota di Jabar untuk segera lakukan perbaikan infrastruktur yang rusak karena aksi demonstrasi. Tetapi nanti alokasi untuk perbaikan infrastruktur tidak boleh juga mengganggu anggaran untuk layanan publik. Itu enggak boleh,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, jika ada daerah yang tidak sanggup memperbaiki secara mandiri, maka Pemprov Jabar siap turun tangan. “Untuk bantuan dari Pemprov kita antisipasi. Nanti kalau kabupaten-kotanya enggak sanggup, kita perbaiki oleh pemerintah provinsi,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi juga memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan DPRD Jabar serta Forkopimda Jabar. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hadir menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, insiden gas air mata di sekitar Kampus Unpas dan Unisba, hingga transparansi tunjangan anggota legislatif.
Dialog tersebut digelar sebagai respons atas aksi demonstrasi yang sempat berakhir ricuh di beberapa daerah, termasuk Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya.
