JABARNEWS | BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum mengambil keputusan soal rencana penghapusan tunggakan pokok dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kebijakan ini disebut masih dalam kajian yang saat ini berlangsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi.
Langkah ini menindaklanjuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang meminta pemerintah kabupaten/kota menghapus tunggakan PBB-P2 dari 2024 ke belakang.
“Masih dalam proses pengkajian dan akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya nanti akan menjadi dasar keputusan Pak Bupati,” kata Kepala Bapenda Bekasi, Iwan Ridwan, Jumat, 5 September 2025.
