JABARNEWS | BANDUNG – Di tengah bayang-bayang eskalasi geopolitik Iran-AS-Israel yang mengancam stabilitas perjalanan global, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memilih untuk tidak sekadar bertahan. Melalui Zoominar Nasional IKA NHI Bandung pada Senin (16/3/2026), Gubernur Ansar Ahmad membedah arsitektur strategi adaptif Kepri guna memitigasi dampak fluktuasi harga minyak dan risiko travel warning yang menghantui wajah pariwisata nasional.
Ancaman Nyata di Balik Ketegangan Global
Mengapa konflik di Timur Tengah sangat krusial bagi Kepri? Ketegangan tersebut memicu efek domino yang langsung menyentuh nadi ekonomi daerah. Gubernur Ansar mengidentifikasi bahwa faktor keamanan adalah prioritas utama. Pasalnya, isu konflik global seringkali memicu travel warning dari negara asal wisatawan yang seketika merusak citra destinasi.
Selain itu, gejolak geopolitik ini memicu fluktuasi harga minyak dunia. Kondisi tersebut berimbas pada lonjakan biaya transportasi baik udara, laut, maupun darat. Ketidakstabilan kurs mata uang juga menjadi ancaman serius yang menekan daya beli wisatawan asing. Dampak akhirnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata terancam terkoreksi tajam.
Akselerasi Digital dan Diplomasi Pintu Masuk
Bagaimana Kepri menjawab tantangan tersebut? Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam dan langsung meluncurkan rangkaian kebijakan taktis. Salah satu langkah konkretnya adalah mempercepat implementasi sistem autogate di seluruh terminal feri dan bandara internasional.
“Kami mendorong kebijakan bebas visa dan Visa on Arrival untuk memudahkan akses wisatawan,” ujar Ansar Ahmad. Tidak hanya itu, Kepri tengah menggulirkan program Golden Visa dan Second Home Visa. Kebijakan ini bertujuan menarik investor asing untuk memiliki properti di kawasan wisata strategis Kepri. Untuk memperpanjang durasi tinggal tamu, program Tourism Linkage diperkuat melalui integrasi destinasi berbasis Sport Tourism dan Marine Tourism.
Kepri Sebagai Rakit Penyelamat Devisa Nasional
Meski di tengah tekanan, performa pariwisata Kepri sepanjang 2025 tetap membanggakan. Provinsi ini mencatatkan 2.027.037 kunjungan wisman, menjadikannya pintu masuk terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.
Gubernur Ansar menegaskan posisi Kepri sebagai “Beranda NKRI” sangat vital. Dengan 2.028 pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, wilayah ini dilalui 80 ribu kapal per tahun di Selat Malaka. Oleh karena itu, penguatan kerja sama bilateral melalui program Sosek Malindo dan kemitraan erat dengan Singapore Tourism Board menjadi prioritas untuk menjamin keamanan industri pariwisata.
Kolaborasi Alumni: Diplomasi Pariwisata di Luar Negeri
Ketua Umum IKA NHI Bandung, Tantowi Yahya, memberikan catatan kritis sekaligus solusi inovatif. Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari agresivitas Thailand dan Malaysia. Ia mengusulkan agar Indonesia memiliki representasi pemasaran pariwisata yang melekat pada fungsi diplomatik di luar negeri.
“Kementerian Luar Negeri dapat menugaskan diplomat untuk menjadi koordinator fungsi pariwisata di kantor perwakilan negara potensial,” tegas Tantowi. Ia meyakini kolaborasi dengan ITPC (Investment & Trade Promotion Centre) akan membuat promosi perdagangan dan pariwisata berjalan seiringan.
Senada dengan itu, Wisnu Aji Nugroho dari IKA NHI menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah melakukan debottlenecking atau mengurai hambatan regulasi. “Kami ingin memberikan rekomendasi konstruktif bagi kemajuan pariwisata Indonesia,” ungkap Wisnu yang kini aktif sebagai Dewan Pengawas Ikatan Komite Audit Indonesia. (Red)
