JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Kota Bandung memberikan sejumlah catatan strategis mulai dari penguatan kualitas belanja daerah hingga reformasi birokrasi dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
Catatan tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/5/2026). Selain itu, Dewan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyentuh masyarakat.
Penyampaian rekomendasi ini merupakan mekanisme konstitusional yang diatur undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sepanjang tahun anggaran sebelumnya.
Fokus Perbaikan Tata Kelola dan Investasi
Dalam pidatonya, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini menggunakan prinsip kemitraan dan profesionalitas. Rekomendasi tersebut menjadi navigasi bagi Pemkot untuk menyempurnakan kebijakan tahun berjalan.
“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Asep.
Legislator menyoroti lima sektor utama yang memerlukan penanganan serius. Sektor tersebut mencakup kualitas belanja daerah, optimalisasi pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, pemanfaatan aset, serta akselerasi reformasi birokrasi.
Dorongan Pembangunan Inklusif bagi Warga
Selanjutnya, DPRD mendorong agar program pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. Dewan meminta Pemkot Bandung memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga secara merata.
Mekanisme evaluasi ini dilakukan secara objektif untuk melihat sejauh mana dampak program pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mencapai target daerah.
Pimpinan rapat, Edwin Senjaya, menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari pengawasan melekat sesuai fungsi DPRD. Evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari pemerintahan hingga pelayanan publik yang telah dijalankan sepanjang 2025.
Respon Pemkot: Siap Perkuat Pelayanan Publik
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan pihaknya menyambut baik seluruh evaluasi legislatif. Baginya, kritik dan saran dari DPRD merupakan bentuk kolaborasi untuk membangun kota.
Ia menegaskan bahwa seluruh poin rekomendasi akan menjadi perhatian khusus dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Farhan juga berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah agar tetap sehat dan produktif.
”Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Farhan.
Rapat yang digelar secara hybrid tersebut diakhiri dengan apresiasi dari pimpinan dewan atas kelancaran proses pembahasan LKPJ. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Kota Bandung di tingkat nasional di masa mendatang.(Red)
