JABARNEWS | BANDUNG – Kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ke proyek PLTA Upper Cisokan di Kabupaten Bandung Barat menyoroti aspek krusial dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi negara. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis nasional di sektor ketenagalistrikan.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Subdirektorat Pemeriksaan VII.A.2 BPK RI, Rendy Bagus Nugraha, difokuskan pada evaluasi pengelolaan aset serta skema pembiayaan proyek. Aspek tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan pembangkit listrik tenaga air tersebut.
Dalam sesi pemaparan, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) menyampaikan perkembangan konstruksi, mekanisme pendanaan, hingga strategi pengendalian internal yang diterapkan. PLN juga menegaskan kesiapan penuh dalam membuka data secara transparan sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
General Manager PLN UIP JBT, Kishartanto Purnomo Putro, menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan regulasi.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja BPK RI sebagai bagian dari penguatan pengawasan. PLN berkomitmen menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi, kompensasi, dan aset,” ujarnya.
