JABAR NEWS | BANDUNG – Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) akan dilibatkan dalam pengawasan penyelenggaraan kontestasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Jawa Barat 2018 hingga 2019 mendatang.
“Jadi kami sudah membuat MoU dengan Bawaslu untuk melakukan pelatihan kepada penegak penegak kita untuk menjadi penegak pengawas Pemilu,” ujar Ketua Kwartir Daerah Jawa Barat, Dede Yusuf, usai menghadiri puncak peringatan HUT pramuka tingkat Jawa Barat di depan Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung, Sabtu (09/09/2017).
Dede Menuturkan kerjasama dengan Bawaslu tersebut sudah dilakukan sejak pilkada 2016 lalu dan untuk pilkada 2018 hingga 2019 mendatang pihaknya menyiapkan 8.000 anggota pramuka untuk menjadi penegak pengawas pemilu.
“Kerjasama sudah dilakukan sejak pilkada 2016 lalu ada sekitar beberapa ratus anggota yang ikut dan kemudian nanti 2018 sampai 2019 kita akan melibatkan hampir 8 ribu anggota pramuka,” terangnya.
Ditemui di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan keterlibatan pramuka dalam pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal prosesi demokrasi.
“Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengawal proses pemilu dari awal sampai akhir Pilkada dari mulai proses awal sampai juga perhitungan bahkan sampai proses perhitungan suara juga punya hak untuk mengawal,” ucap Deddy.
Ia mengharapkan dengan adanya keterlibatan atau partisipasi langsung dari masyarakat khususnya pramuka ini prosesi demokrasi nanti dapat berjalan tertib dan demokratis.
“Jadi diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal prosesi demokrasi untuk berjalan dengan adil jujur damai tertib dan demokratis,” pungkasnya. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
