Menurut Bahtiar, KPK sepakat dengan pandangan Gubernur Jabar bahwa biaya pencegahan atau mitigasi jauh lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana.
Ia mengingatkan agar tragedi bencana yang terjadi di wilayah lain menjadi pelajaran serius.
“Seperti contoh yang ada di Sumatera, beliau (Dedi) tidak ingin itu terjadi di Jawa Barat,” tambah Bahtiar.
Merespons dukungan KPK, Dedi Mulyadi memastikan akan bergerak cepat menindak aktivitas ekonomi yang mengancam keselamatan warga.
Fokus utamanya adalah menghentikan operasional tambang di zona merah rawan bencana.
