Adhel menilai pendekatan militer tersebut bertentangan dengan esensi pendidikan, tidak transparan soal kurikulum, dan menyebut Dedi Mulyadi menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala daerah.
Dedi menanggapi laporan itu secara terbuka melalui akun Instagram-nya:
“Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM. Bagi saya ini adalah risiko dalam upaya saya memperbaiki masa depan anak-anak di Jawa Barat,” ujarnya, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Dedi, setiap kritik dan pelaporan adalah bentuk perhatian terhadap keberpihakan pada generasi muda. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
