JABARNEWS | BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia (APEPI) Jawa Barat/Bandung Raya dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Perwakilan Jawa Barat menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 48 tahun 2023 di Gedung Harapan Kasih, Kota Bandung (Kamis, 14/9).
Acara ini dihadiri oleh Ketua APEPI Jawa Barat Kalim Adiguna, dan perwakilan APPI Whie Tjung serta 180 orang anggota APEPI, APPI dan wajib pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perdagangan emas di wilayah Bandung Raya.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati dalam sambutannya mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-48 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Mei 2023 ini merupakan pembenahan ketentuan perpajakan sektor emas dari hulu sampai dengan hilir.
“Tujuan aturan ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhaan dalam pemungutan atau pemotongan PPh dan/atau pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas dan perhiasan,” ungkap Erna.
“Dalam hal implementasi aturan baru ini, kami bersinergi dan bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia (APEPI) dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI). Kegiatan sosialisasi ini merupakan yang kedua dengan APEPI Jawa Barat. Harapan kami dengan pemahaman yang sama, penerapan aturan baru dapat dilaksanakan secara optimal,” imbuh Erna.
