JABARNEWS | SUBANG – Kepolisiaan Resort (Polres) Subang menggelar sosialisasi dan pelatihan pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa, di Aula Mako Polres Subang, Senin (8/10/2018).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kapolsek dan anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Subang.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Dalam Negeri.
Kapolres Subang, AKBP Muhammad Joni, meminta kepada para Kapolsek dan Babinkamtibmas agar bersama-sama mengawasi dan meminimalisir penyelewengan dana desa.
“Dengan telah ditandatanganinya MoU antara Polri, Kementeriaan Desa PDTT, dan Kemendagri diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana penyelewengan dana desa oleh para Kades. Untuk itu hendaknya para Kapolsek dan Bhabinkamtibnas dapat pro aktif dalam mengawal dana tersebut,” ujar M Joni.
Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, setelah itu barulah fungsi pengawasan.
Kata Kapolres, pengawasan dana desa merupakan salah satu bentuk kecintaan polisi terhadap desa.
Pengawasan dilakukan agar para kepala desa (kades) tak salah langkah dalam menggunakan dana desa.
“Kalau kades tidak terbiasa bisa salah melangkah, saya tidak ingin di wilayah hukum Polres Subang ada kades yang terjerat masalah dana desa ini,”kata M Joni.
Ia menegaskan, dana desa diperuntukan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi.
Kapolres juga menekankan beberapa hal kepada anggota Bhabinkamtibmas. Di antaranya, setiap desa wajib membuat baliho berisikan besar dana desa, rencana penggunan anggar, dan realisasi penggunanan anggaran.
“Suksesnya program ini sangat penting dan monumental, di mana Polri ikut berperan dalam rangka mengawal pemerataan pembagunan nasional di tiap-tiap pelosok desa,” tegas Kapolres. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
