“Malah situasi berbalik dimana banyak kerusakan yang sudah sangat lama tak dapat diselesaikan pihak UPT,” tambahnya.
Dedi mencontohkan, maraknya wisata ilegal di dalam kawasan, kegiatan non kehutanan dan kehutanan dalam kawasan, pemukiman dalam kawasan serta ancaman konflik bagi satwa liar dilindungi.
“Melihat situasi tersebut kami meminta KLHK melakukan evaluasi dan mengecek roadmap serta masterplan masing-masing UPT yang ada dalam hal perlindungan dan pengawasan,” ucapnya.
Jika merasa tidak mampu, kata Dedi, sebaiknya UPT melakukan kolaborasi positif dengan mitra-mitra masyarakat yang sudah menjamur dan terus melakukan aktifitas serta upaya pelestarian alam.
“Bukan malah seperti unit elite yang tak berdaya,” tandas Ketua BP FK3I Jabar ini. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
