JABARNEWS | GARUT – Agenda rapat kerja panitia khusus (Pansus) Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun 2017 batal digelar.
Dikatakan Sekretaris Pansus, Juju Hartati, semula penjadwalan rapat diagendakan pada Senin, 2 April 2018. Menurutnya, Pansus sudah mengundang semua pemangku kebijakan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, namun saat rapat akan dimulai hanya dua orang pejabat Dinkes yang hadir.
Dari kejadian ini, ahirnya Pansus memutuskan rapat tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Pasalnya, tidak semua pejabat Dinkes hadir dalam rapat LKPJ itu. Dan, dua pejabat Dinkes yang hadir, akhirnya dikeluarkan dari ruangan.
“Kami sudah mengundang semua pemangku kebijakan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Namun, saat rapat akan dimulai, hanya ada dua orang pejabat Dinkes yang hadir. Sehingga kami memutuskan tidak bisa melanjutkan rapat dan mengeluarkan kedua pejabat tersebut dari ruangan rapat,” ungkap Juju.
Dia menilai, Pansus LKPJ telah dilecehkan oleh Dinkes. Padahal, agenda rapat sangat penting karena salah satu agendanya untuk mengevaluasi kinerja Bupati Garut yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di antaranya Dinkes.
Serupa dengan Juju, anggota Pansus LKPJ yang juga anggota DPRD dari Partai Demokrat, Endang Kahfi, mengaku kecewa dan kesal dengan sikap pejabat Dinkes yang tidak hadir memenuhi undangan pansus.
“Rapat ini sudah menjadi agenda setelah Pansus LKPJ terbentuk,” ujarnya.
“Selain melecehkan lembaga DPRD, Dinkes Kabupaten Garut juga sudah mengkhianati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69. LKPJ Bupati Garut sangat penting guna kemajuan Kabupaten Garut. Sudah tidak layak mereka menduduki jabatan di Dinkes Garut. Bupati Garut harus segera mengevaluasi para pejabatnya,” pungkas Endang. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
