Lebih lanjut, dia menerangkan, Ridwan Kamil sebagai pejabat kepala daerah harus menyampaikan segala sesuatu berdasarkan data.
“Menurut saya seorang gubernur ketika menyampaikan suatu pernyataan sudah pasti berpikir sesuai data, apalagi bicara pendanaan, kalau tidak sesuai data yang dia miliki maka akan jadi masalah,” terangnya.
“Tapi tentu yang merasakan adalah warga Nahdliyin dan Pengurus NU di Jawa Barat. Kalau kalangan pengurus NU di Jawa Barat merasa mereka tidak pernah mendapat bantuan dana, tinggal gubernur yang punya kewajiban merespon,” tambahnya.
Yusa menyebutkan bahwa perlu adanya penulusuran terkait dana Rp1 triliun yang digelontorkan ke PWNU Jabar.
“Bisa jadi. Karena perlu ditelusuri dana itu kemana,” bebernya.
