JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya meminta Kementerian Pendidikan untuk melakukan evaluasi total sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gus Ahad, panggilan akrabnya menilai, PPDB tahun ini, khususnya di Jawa Barat masih belum ada kemajuan yang berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Secara umum PPDB di Jawa Barat masih saja ada laporan terkait alamat palsu, titipan-titipan, hingga upgrade nilai rapor,” kata Gus Ahad dalam keterangan yang diterima, Senin (17/7/2023).
PPDB tahun ini bahkan lebih viral, seperti di Bogor contohnya, terbukti banyak calon peserta didik yang menggunakan alamat palsu.
“Praktik-praktik titipan ini marak terjadi. Kami di komisi yang memang memantau hal itu punya datanya. Dan yang menitipkan ini ternyata orang-orang yang memiliki posisi, jumlahnya pun signifikan,” ujarnya.
