JABARNEWS | CIREBON – Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabuapeten Cirebon baru mencapai 28 persen, hal ini karena ada beberapa yang telah dianggarkan tetapi justru mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Memang baru terserap 28 persen, karena ada beberapa anggaran untuk pembelian dibantu oleh Pemrov Jabar,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, Kamis (26/8/2020).
Ia Selain dari adanya bantuan dari Pemprov Jawa Barat, ia juga menjelaskan beberapa perlatan lain untuk keperluan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cirebon ini karena Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (FK-UGJ) mendapatkan batuan alat Viral Transport Medium (VTM) dan Reagent Polymerase Chain Reaction (PCR), sehingga penggunaan anggaran tersebut batal.
Termasuk pembiayaan pasien positiv Covid-19 di Kabupaten Cirebon sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga nantinya pihak rumah sakit pun melakukan klaimnya pada Kemenkes.
“Untuk pembiayaan bagi pasien positif, itu urusan Kemenkes, bukan ngambil dari anggaran penanganan Covid-19 yang Rp33,6 Miliar itu,” tutur Enny.
Disisi lain Enny mengatakan pihaknya terbilang sukses dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cirebon, hal ini dikarenakan sampai saat ini pendeteksian yang dilakukan Pemkab Cirebon masih terus berjalan. Setiap ada warga yang dinyatakan positif, pihaknya langsung melakukan tracing.
“Dari satu yang positif, terkadang saat dilakukan tracing bisa terlacak 8 sampai 15 orang. Dengan begitu, justru Pemkab Cirebon dinilai berhasil dalam melakukan deteksi sejak awal,” klaim Enny.
Meskipun di Kabupaten Cirebon peningkatan kasus Covid-19 masih terus berlanjut, Enny mengatakan pihaknya sudah memprediksi hal tersebut. Ini yang menjadi landasan Enny pihaknya makin gencar melakukan pendeteksian ataupun tracking.
“Justru ini sangat positif karena kita terus melakukan deteksi dini untuk mencegah mewabahnya virus ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat terus mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah saat ini. Pemkab Cirebon tidak mungkin menahan pergerakan masyarakat, karena saat ini sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. (Red)
