JABARNEWS | PURWAKARTA – Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menilai pembicaraan publik kini tengah mengarah kepada dua pokok bahasan utama. Yakni, bahasan Agama dan Politik, serta korelasi antar keduanya.
Menurut dia, pembicaraan tersebut berupa komentar terhadap para tokoh Agama yang secara kebetulan berperan juga sebagai politisi. Fenomena ini, kata Mantan Bupati Purwakarta itu, dapat mendegradasi nilai Agama dari berbagai aspek.
“Kalau para tokoh Agama berseteru dalam politik, lalu siapa nanti yang jadi penengah? Politik itu kan siasat mencapai tujuan. Sementara Agama itu sistem nilai yang agung berisi keyakinan setiap manusia. Tujuannya menuju kemuliaan,” kata Dedi di kediamannya. Tepatnya, di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Rabu (19/9/2018).
Dedi berpandangan, meskipun narasi Agama dikemukakan para tokoh Agama, nuansa yang muncul tetap saja kepentingan politik. Pasalnya, para tokoh tersebut mewakili kepentingannya sendiri, bukan tujuan dari teraplikasinya nilai-nilai Agama.
“Nilai Agama itu universal. Sementara, kalau disampaikan oleh tokoh Agama yang berafiliasi terhadap spirit kepartaian, tetap saja yang muncul kepentingan. Jadi, tujuan daripada Agama itu sendiri menjadi terabaikan,” ujarnya.
Seharusnya, kata Dedi, nilai universalitas Agama itu menjadi rujukan bersama. Sehingga, Agama menjadi dasar dari perilaku politik para politisi yang mengemuka di ruang publik. Artinya, para politisi yang juga Agamawan tersebut tidak melulu melempar narasi yang cenderung berpotensi menimbulkan debat kusir.
“Misalnya, tidak saling menjelekan, tidak saling menebar kebencian, tidak menebar hoax dan tidak menebar permusuhan. Maka, Agama menjadi ruh dalam budaya politik. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ucapnya.
Hentikan Perseteruan Atas Nama Agama
Menurut Budayawan Jawa Barat tersebut, pola ini dapat menghentikan perseteruan atas nama Agama. Dia berkeyakinan perilaku politik yang baik akan melahirkan spirit memenuhi kebutuhan hidup rakyak baik jasmani maupun ruhani.
“Jadi, sudahlah, hentikan bercentang-perenang dalam perilaku politik dengan mengatasnamakan Agama. Pemenuhan kebutuhan rakyat jauh lebih mendesak dibanding itu. Aspek jasmani dan ruhaninya harus diperhatikan pemerintah, itu amanat konstitusi,” ujarnya.
Dedi menengarai, suguhan pembicaraan dengan tema Agama sengaja dimunculkan untuk semakin menjauhkan publik dari nilai Agama. Sehingga, Agama hanya sibuk dibicarakan di ruang publik tetapi lemah dalam pengamalan dalam keseharian.
“Jangan sampai saking sibuknya bicara Agama kita malah melupakan nilai pengamalannya dalam kehidupan. Jangan sampai ada orang yang tidak beragama malah mentertawakan pertengkaran orang beragama,” tuturnya. [jar]
Jabarnews | Berita Jawa Barat
