JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provisi Jawa Barat menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dievaluasi secara mendalam. Pasalnya, kebijakan tersebut terkesan tanpa perencanaan yang matang.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan yang menjadi inti permasalahan dari BLT ini adalah untuk mendapatkannya dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat BPJS Ketenaga Kerjaan.
“Saya melihat ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya di Bandung, Selasa (15/9/2020).
Menurutnya, program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
Oleh karena itu, Gus Ahad meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program persebut secara menyeluruh bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan.
“Masyarakat yang membutuhkan ini tidak terjangkau, jadi saya meminta kepada Pemerintah Pusat, agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif,” ungkapnya.
“Yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan perbaikan,” tutupnya. (RNU)
