Hingga saat ini, kata Theodorus, baru tiga kabupaten yang berhasil mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, dan Pegunungan Bintang.
“Meskipun sudah ada alokasi sebesar 40 persen, namun masih belum mencukupi kebutuhan,” tambahnya.
Masalah ini telah dibahas bersama dengan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Felix Wanggai, namun belum ada solusi yang ditemukan.
“Kami sangat bergantung pada realisasi anggaran untuk melanjutkan persiapan Pemilu. Bukan hanya KPU, tetapi Bawaslu dan aparat keamanan juga menunggu realisasi anggaran,” jelas Theodorus.
Ketidakpastian terkait realisasi anggaran ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penundaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Papua Pegunungan, yang tentunya dapat berdampak serius pada proses demokrasi di wilayah tersebut. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
