JABARNEWS | JAKARTA – Hak-hak anak buah kapal (ABK) perikanan kini memiliki kekuatan hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, tepat pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026.
Bagi jutaan ABK yang bertahun-tahun bekerja tanpa kontrak tertulis, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas, kebijakan ini membawa perubahan mendasar dalam hubungan kerja mereka dengan pemilik kapal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ratifikasi ini sebagai bentuk kehadiran negara yang selama ini belum menyentuh mereka yang bekerja jauh di tengah laut.
“Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil,” kata Yassierli dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (4/5/2026).
Penangkapan ikan termasuk dalam kategori pekerjaan dengan risiko tinggi. ABK bekerja berjam-jam dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, jauh dari fasilitas medis, dan kerap tanpa jalur komunikasi yang memadai jika terjadi keadaan darurat di tengah laut.
