JABARNEWS | BOGOR – Angka penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Bogor menunjukkan menurun selama tiga tahun terakhir. Hal itu disampaikan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan bahwa angka prevalensi penularan HIV di Kota Bogor terus menurun.
Berdasarkan data yang dihimpun juga disinkronkan dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, angka penurunan penularan HIV terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Selasa (17/9/2019).
“Tahun 2016 ada 751 kasus, tahun 2017 menurun jadi 505 kasus, kemudian tahun 2018 menurun lagi temuannya sebanyak 446 kasus,” kata Sekretaris KPA Kota Bogor, Iwan Setiawan dalam diskusi bersama awak media di Kota Bogor.
Menurut dia, jika diakumulasikan jumlah penularan HIV di Kota Bogor sejak tahun 2005 sampai 2018 ada sebanyak 4.610 kasus. Sedangkan penularan AIDS dalam rentang waktu yang sama ada sebanyak 1.815 kasus.
Sayangnya, angka penurunan itu tidak diimbangi dengan ketersediaan obat-obatan penderita HIV seperti antiretroviral ( ARV ) fixed dose combination jenis tenovofir, lamivudine dan efaviren, serta ketersediaan alat pencegahan HIV seperti alat suntik steril.
“Ini menjadi perhatian KPA Kota Bogor, karena dengan ketidaktersediaan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu kembali naiknya angka prevalensi penularan HIV di Kota Bogor,” kata Iwan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Persaudaraan Korban NAPZA Bogor, Bonny Sofianto mengajak semua lembaga, komunitas dan penggiat penanggulangan HIV di Kota Bogor untuk membuat Forum LSM Kota Bogor. Sehingga, penanggulangan HIV antar lembaga bisa sinergis.
“Dengan adanya forum tersebut dapat lebih meningkatkan peran-peran lembaga serta terciptanya sinergis antar lembaga dan komunitas di dalam semangat penanggulangan HIV di Kota Bogor,” tutur Bonny.
Sementara itu, Focal Point Jaringan Indonesia Positif Kota Bogor, Ihsan Purnama di tempat yang sama meminta awak media berperan aktif dalam membantu penanggulangan HIV di Kota Bogor melalui pemberitaan.
“Seperti memberikan informasi situasi yang terkini adalah juga sebagai bentuk advokasi kepada pemangku kebijakan untuk dapat segera menyikapi situasi yang ada,” kata Ihsan. (Ara)
