JABARNEWS | BANDUNG – Penghapusan mural di salah satu jalan layang di Kota Bandung, Jawa Barat belakangan ini menjadi perdebatan, bahkan bisa menjadi persoalan hukum.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait penghapusan mural kritik yang belakangan ini tengah marak di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandung.
Ridwan Kamil mengaku tak mempermasalahkan keberadaan mural kritik. Ketika menjabat sebagai Wali Kota Bandung, dia bahkan menyambut baik mural-mural di sudut-sudut kota.
“Dulu zaman saya jadi Wali Kota, kan memberikan ruang-ruang. Tiangnya Pasupati diberi mural, di dinding Jalan Siliwangi dimural, tidak masalah,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/8/2021).
Namun demikian, dia menilai perlu adanya etika budaya dan batasan dari para pembuat mural. Apalagi jika mural yang dibuat bermuatan politik maupun kritik.
“Tinggal kita menyepakati secara etika budaya, batas-batasnya saja. Selama memenuhi kearifan lokal, etika yang disepakati, saya kira tidak ada masalah,” katanya.
Ranah seni, menurut Ridwan Kamil, memang kerap mengundang kontroversi atau perdebatan ketika memuat unsur kritik politik.
Oleh karena itu, Ridwan Kamil menilai hal tersebut perlu didiskusikan dengan para budayawan dan seniman. Pemerintah, menurutnya, harus memfasilitasi ruang diskusi.
“Memang terjadi perdebatan, apakah mural kritik ini boleh, tidak. Boleh saya kira media bisa menarasikan mendiskusikan,” katanya.
“Bagi saya ini bagian dari dialog, jangan-jangan karena kita jarang dialog. Diskusikanlah mural dan politik, undang semua seniman, sampai ketemu kesepakatannya di mana definisi kritik yang baik atau tidak,” paparnya.
Masalah mural, kata dia, adalah masalah kesepakatan budaya. Namun, Ridwan Kamil mengaku tidak memiliki masalah dengan mural kritik.
“Yuk kita ngobrol kita diskusikan seni ekspresi ruang publik itu batas-batasnya seperti apa. Tentu semua juga ada perdebatan dan yang harus disepakati,” katanya. (Red)
