JABARNEWS | BANDUNG – Saat ini padi yang ditanam oleh para petani di Kabupaten Bandung sudah berusia sekitar 40 hari. Namun, keadaan pupuk urea bersubsidi mengalami kesulitan.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Kabupaten Bandung, Nono Sambas mengatakan, pupuk urea bersubsidi sulit didapatkan. Pupuk urea bersubsidi di kios- kios resmi sulit didapat. Hal ini membuat mereka kelimpungan, karena tanaman padi yang belum lama ini ditaman harus segera dipupuk.
“Kalau soal harga masih normal karena kan ada Harga Eceran Tertinggi (HET) kalau lebih dari itu bisa ditangkap penjualnya. Cuma malasahnya sekarang itu pupuknya enggak ada, kekurangan ini sudah kami rasakan sekali dua bulan terakhir ini,” kata Nono, Rabu (30/9/2020).
Dikatakan Nono, kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Sehingga, meski distribusi pupuk sudah lebih dari 90 persen, namun kebutuhan petani belum terpenuhi. Disisi lain, adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani memiliki kartu tani sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli pupuk, sebagian besar petani belum memilikinya.
“Katanya harus punya kartu Tani dan tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar, tapi pemerintah juga enggak ngasih kartunya. Mungkin yah hanya sebagian orang saja yang punya kartu itu,”ujarnya.
Dikatakan Nono, kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Bandung itu, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kurang lebih sekitar 300 ribu ton pertahun. Namun untuk tahun ini, dipastikan berkurang, seiring adanya pengurangan kuota pupuk untuk wilayah Jawa Barat.
“Kalau soal jumlah pastinya silakan tanya ke dinas terkait. Tapi yang pasti memang ada pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah secara nasional,” katanya.
Dikatakan Nono, seharusnya meskipun saat ini pandemi virus corona tak kunjung usai. Namun sektor pertanian tetap harus mendapatkan prioritas. Karena pertanian terutama pangan, adalah salah satu pertahanan penting dalam sebuah negara.
“Dalam situasi perang sekalipun, yang namanya pertanian itu harus tetap prioritas. Kalau enggak ada yang nanam padi kita semua mau makan apa. Itu artinya, meskipun saat ini kita sedang menghadapi virus corona tapi kalau pertanian enggak boleh diabaikan tetap harus diutamakan. Kalau sekarang kan malah dikurangi jatah pupuknya,” ujarnya.
Sejatinya, lanjut Nono, para petani ini tidak perlu disuruh suruh untuk menanam padi. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya. Namun memang harusnya pemerintah juga memahami ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani. Seperti pengadaan pupuk, obat obatan dan harga jual pasca panen.
“Nah hal-hal seperti itu yang sudah semestinya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau sekarang, kami itu dibutuhkan tapi enggak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik,” katanya. (Red)
